Disdukcasip Kota Bekasi Tawarkan Formula Cegah Kecurangan Pilkada

administrator 23 Desember 2017 daerah
imgdetail2017122308500065.jpg

 

Bekasi Timur - Seluruh pihak menaruh harapan terhadap pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi yang berlangsung secara jujur dan adil. Hal ini tentunya membutuhkan kerja ekstra para penyelenggara ajang demokrasi yang dilaksanakan tahun 2018 mendatang, untuk menghasilkan Pilkada yang akuntabel dan legitimate.

Hal ini yang kemudian melatarbelakangi pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kota Bekasi untuk merancang formula jitu guna menghindari terjadinya kerawanan dan kecurangan dalam ajang Pilkada nanti. Terutama sekali saat pelaksanaan pencoblosan suara dan penghitungan suara di tiap tempat pemungutan suara (TPS).

Saat diajak berbincang, Kepala Disdukcasip Kota Bekasi Erwin Effendi menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi siap bekerjasama dengan pihak KPU dan Panwaslu, dalam melaksanakan Pilkada yang Jurdil. "Kami terus melakukan validasi data pemilih yang memiliki hak suara dalam Pilkada nanti, kami lakukan validasi tiap enam bulan sekali," ujarnya, Jumat (22/12).

Erwin memprediksi jumlah pemilih sesuai pemohon KTP elektrik di Kota Bekasi untuk Pilkada nanti adalah sebanyak 1,8 juta lebih hak pilih atau sekitar 64,5 jumlah penduduk Kota Bekasi. "Jika nanti ada penambahan hak pilih berdasarkan data pemohon KTP baru, kemungkinan jumlahnya tidak terlalu signifikan," jelas dia.

Lebih lanjut, Erwin menyebutkan satu formula untuk mencegah terjadinya kecurangan Pilkada, terkait data dan jumlah pemilih. Formula ini, imbuh dia, bisa dilakukan di seluruh TPS saat pencoblosan suara.

"Kita bisa merancang satu jaringan internet yang memuat database pemilih. Nah, data pemilih yang sudah ditetapkan KPU ini biaa langsung disimpan oleh para petugas KPPS di tiap TPS melalui perangkat komputer yang terhubung jaringan internet secara online," papar Erwin.

Petugas KPPS, sambung Erwin, lalu memberikan tanda untuk pemilih yang sudah melakukan pencoblosan, sehingga pemilih yang bersangkutan tidak biaa lagi mencoblos di TPS lainnya. "Karena petugas KPPS sudah menyimpan seluruh data pemilih di masing-masing TPS, misalnya nama Muhidin sudah tercatat di TPS 15 maka dia tidak bisa mencoblos di TPS 16 atau TPS lain," paparnya.

Dengan formula ini, Erwin berharap kecurangan dapat dihindari, karena tidak ada lagi yang namanya pemilih ganda. "Selain itu, kita bisa mengetahui pemilih yang ikut berpartisipasi dengan yang tidak ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada," katanya.

Erwin meyatakan sudah menyampaikan usulan ini kepada pihak penyelenggara Pilkada, yakni KPU dan Panwaslu Kota Bekasi. "Semoga dengan sinergi yang terjalin, tak ada lagi kecurangan, tak ada lagi sikap saling menyalahkan, dan penyelenggaraan Pilkada berjalan aman, lancar, tertib, dan Jurdil," pungkasnya. (Mulyono)

Berita pilihan

iklan12018090420_IMG-20180904-WA0015.jpg