Penipuan Berkedok Perjalanan Umrah Marak, Wenny Haryanto Kritik Pengawasan Kemenag

administrator 12 Maret 2018 hukum
imgdetail2018031211470020.jpg

 

Bekasi Selatan - Belum hilang dari ingatan kita tentang terkuaknya dugaan penipuan berkedok perjalanan umrah PT First Travel yang menjaring puluhan ribu calon jamaah umrah beberapa waktu lalu. Kini muncul lagi kasus dugaan penipuan yang sama oleh PT Solusi Balad Lumampah (SBL) yang gagal memberangkatkan 12.845 calon jamaah dengan total kerugian sekitar Rp 300 miliar.

Maraknya dugaan penipuan berkedok biro perjalanan umrah ini menimbulkan keprihatinan berbagai pihak terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap biro perjalanan umrah yang kerap menawarkan harga murah. Banyak pihak yang kemudian menyoroti lemahnya pengawasan dari Kementerian Agama (Kemenag) terkait maraknya kasus dugaan penipuan berkedok perjalanan umrah. 

"Kalau menurut saya, dalam hal ini yang harus bertanggungjawab adalah Kemenag. Kemenag harus meningkatkan metode pengawasannya sedemikian rupa sehingga kasus serupa seperti ini tidak terulang lagi," ungkap anggota DPR RI di Komisi VIII, Hj Wenny Haryanto, saat menggelar Reses di Kota Bekasi, belum lama ini.

Terkait biaya perjalanan umrah yang kerap membuat calon jamaah menjadi kecele, Wenny menyatakan sepakat adanya batas minimal untuk biaya umrah yang ditetapkan pemerintah. "Saya setuju ada batas minimal yang menentukan batas kebutuhan calon jamaah umrah," ulas politisi perempuan asal Fraksi Golkar ini.

"Kita sering menegur Kemenag supaya kerjanya lebih optimal. Karena pengawasan terhadap biro-biro perjalanan umrah ini langsung dipegang oleh Kemenag, dan pemerintah daerah kerap kali tidak dilibatkan," imbuh Wenny.

Wenny lalu menghimbau kepada masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umrah agar melakukan pengecekan lebih intensif terhadap jasa biro perjalanan umrah yang ingin dipergunakan. "Jangan mudah tergiur iming-iming ongkos murah, tapi masyarakat juga harus waspada dalam melakukan pengecekan terhadap biro perjalanan umrah yang ingin digunakan. Serta jangan pernah lupa untuk meminta Kwitansi Bukti Pembayaran atas pembayaran yang telah dilaksakan masyarakat," pungkasnya. (Mulyono)

Berita pilihan

iklan12018090420_IMG-20180904-WA0015.jpg