Tim Advokasi Pepen-Tri Yakin Hakim MK Tolak Gugatan Sengketa Hasil Pilkada Kota Bekasi

administrator 27 Juli 2018 hukum
imgdetail2018072720150068.jpg

Pengacara Rahmat Effendi Advodka Iqbal Daut ( tenggah )

Jakarta - Sidang gugatan sengketa hasil Pilkada Kota Bekasi 2018 memasuki babak awal. Sidang perdana ini digelar Jumat (27/7) dengan agenda pembacaan permohonan Termohon yang disampaikan kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perkara nomor : 27/PHP.KOT-XVI/2018.

Gugatan sengketa hasil Pilkada Kota Bekasi ini antara pemohon pasangan calon (Paslon)  Nur Supriyanto - Ady Firdaus dengan Termohon KPU Kota Bekasi. Nampak terlihat hadil mengikuti persidangan ini, yakni Iqbal Daut selaku Koordinator Tim Kuasa Hukum Rahmat Effendi Walikota Bekasi terpilih dan Tri Adhiyanto Wakil Walikota Bekasi terpilih, selaku Paslon nomor urut 1 pada Pilkada Kota Bekasi.

Dihadapan majelis hakim MK yang diketuai Majelis Hakim Aswanto, dengan anggota Saldi Isra dan Manahan Sitompul, pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor. 31/PL.03.3-Kpt/KPU-Kpt/Il/2018 Tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Hasil  Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2018 dan Berita Acara Tanggal 5 Juli 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018. 

Berdasarkan alasan-alasan dari pemohon. Pemohon mohon kepada Mahkamah Konsutusl RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Membatalkan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.

3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, untuk melaksanakan Keputusan ini.

Iqbal Daut selaku Koordinator Tim Kuasa Hukum Rahmat Effendi  Walikota Bekasi terpilih, selaku Pihak Terkait menyatakan sidang pertama yang dilakukan hari ini adalah mendengarkan Permohonan Pemohon, dalam persidangan perdana tadi sangat jelas Gugatan Pemohon sangat tidak memenuhi unsur-unsur yang di persyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Gugatan Sengketa Hasil Pilkada, karena yang dipersoalkan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 158 Ayat 2 Sub (d),  yang menjelaskan bahwa : kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

"Artinya permohonan Gugatan  Pihak Paslon No 2 sangatlah tidak memenuhi persyaratan unsur Substansi Materi Gugatan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Gugatan Sengketa Hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi itu lebih memprioritaskan penanganan Gugatan Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada dgn ketentuan jumlah selisih suara sekitar 0,5 persen. Sedangkan kemenangan Paslon Nomor 1 Rahmat Effendi dan Tri Adhiyanto selisihnya mencapai 33,6 persen, sehingga jelas hal ini akan ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang menangani Gugatan Perkara Registrasi No.27/PHP.KOT-XVI/2018," papar Iqbal.

“Sedangkan hasil sidang pertama tadi untuk Permohonan Paslon Nomor 2 terdapat beberapa catatan dan koreksi, namun Ketua Majelis Hakim Konstitusi Aswanto, menegaskan bahwa Perubahan yang menyangkut Subtansi Pokok Perkara selain yang sudah diregistrasi dalam permohonan Gugatan Pemohon tidak akan menjadi pertimbangan majelis hakim, kecuali hanya perubahan Koreksi redaksional," imbuh Iqbal.

Agenda Persidangan yang dilaksanakan di Ruang Sidang Panel 2 pada hari ini ditutup dan akan dilanjutkan pada Sidang selanjutnya pada Hari Rabu, tanggal 1/8.Pukul 14.00 WIB dengan agenda materi persidangan mendengarkan jawaban Termohon yakni pihak KPU dan mendengarkan Keterangan pihak Terkait Paslon Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi Nomor 1.

Sementara itu Iqbal Daut  dan Hadi Sunaryo Kuasa Hukum Walikota Bekasi terpilih Rahmat Effendi seusai sidang menyatakan akan mempersiapkan Keterangan Pihak terkait yang akan kami bacakan pada sidang Rabu mendatang. “Kita akan persiapkan jawaban keterangan dari kami selaku pihak terkait yang akan disampaikan pada sidang kedua nanti Rabu 1 Agustus 2018,” ujarnya. (Mulyono)

Berita pilihan

iklan12018090420_IMG-20180904-WA0015.jpg