Dukung Rayendra Sukarmadji, ASN Pemkot Bekasi Galang Aksi Solidaritas

administrator 31 Juli 2018 daerah
imgdetail2018073120000039.jpg

 

Bekasi Selatan - Kehadiran Ombudsman disambut aksi solidaritas yang dilakukan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dengan menggelar konferensi pers bersama Bagian Humas Setda Kota Bekasi, Selasa (31/7). Melalui konferensi pers ini, Kabag Humas Setda Kota Bekasi Sayekti Rubiah memaparkan beberapa pernyataan dari kalangan OPD Pemkot Bekasi terkait kinerja Pj Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah.

Dalam rilis yang dibacakan Sayekti Rubiah, dijelaskan, menjelang masa akhlr tugas selaku Aparatur Sipil Negqra (ASN) dan Sekretans Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji telah membuat surat kepada Pj Gubemur Jawa Barat Nomor 032/3997SETDA Tanggal 30 Juli 2018 perihal Laporan Situasi dan Kondlsi Pemerintahan di Kota Bekasi. Dalam surat laporan tersebut, Sekda Kota Bekasi menyampaikan empat poin laporan yang menggambarkan situasi dan kondisi pemerintahan saat ini.

Laporan yang disampaikan Rayendra Sukarmadji ini diantaranya terkait adanya laporan Pj Wali Kota Bekasi ke Bareskrim Mabes Polri terhadap Sekda Kota Bekasi dengan dugaan melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama balk, perbuatan tidak menyenangkan dan penghasutan serta perbuatan makar kepada Pj Wali Kota Bekasi. Sayekti juga menyatakan pendekatan kepemimpinan Pj Wali Kota Bekasi tidak bisa menciptakan lingkungan birokrasi serta kondisi ketentraman dan ketertiban di masyarakat yang kondusif dan harmonis sehingga penyelenggaraan pemen'ntahan di Kota Bekasi tidak berjalan efektif.

"Contohnya Pj Wali Kota Bekasi tidak melakukan komunikasi yang balk dan penjadwalan administrasi audiensi yang tidak dipenuhi dengan para ulama atau tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan adanya unjuk rasa oleh LSM dan orgamsasi masyarakat yang meminta Saudara Ruddy Gandakusumah untuk mundur sebagai Pj Wali Kota Bekasi," imbuhnya.

Selain itu, pernyataan dan tindakan Pj Wali Kota Bekasi dalam proses penyelesaian masalah internal di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terutama terkait penyelesaian masalah netralitas Sekretaris Daerah tidak dilakukan secara proporsional dan profesional dengan melibatkan media massa dan media online. "Sehingga menimbulkan prasangka dan ketidaknyamanan Aparatur Sipil Negara terutama para pemangku jabatan struktural dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing," tegasnya.

"Kepemimpinan yang dilaksanakan Pj Wali Kota Bekasi tidak dapat membangun pola hubungan dan komunikasi yang baik dengan Sekretans Daerah, Kepala Dinas atau Kepala Badan, Camat, pejabat struktural eselon Ill, Lurah dan pejabat aselon IV. Sehingga tidak terciptanya koordinasi serta mengganggu penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik dan efektif," pungkasnya. (Adv - Humas - Mulyono)

Berita pilihan

iklan12018090420_IMG-20180904-WA0015.jpg