Sidang Sengketa Pilkada Kota Bekasi, Gugatan Pemohon NF Dinilai Tidak Jelas

administrator 02 Agustus 2018 hukum
imgdetail2018080210160012.jpg

 

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang gugatan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi pemohon pasangan calon (Paslon)  nomor urut 1, Nur Supriyanto-Adhy Firdaus dengan Termohon KPU Kota Bekasi dengan perkara nomor : 27/PHP.KOT-XVI/2018, Rabu (1/8). 

Sidang kedua yang digelar Rabu (1/8), di Ruang Panel II, Lantai IV, Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, No 6, Jakarta Pusat, ini dipimpin Hakim Ketua Aswanto, Hakim Anggota Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul, dengan agenda mendengarkan jawaban Pihak Termohon KPU Kota Bekasi dan Pihak Panwaslu Kota Bekasi serta mendengarkan keterangan Pihak Terkait Paslon nomor urut 1, Rahmat Effendi-Tri Adhianto.

Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim MK sempat menegur pihak Termohon dari Panwaslu Kota Bekasi karena dianggap tidak tegas dalam memberikan jawaban. Hal ini terjadi saat Ketua Majelis Hakim Aswanto menanyakan tentang dugaan dukungan yang diberikan Rayendra Sukarmadji selaku Sekda Kota Bekasi dalam Pilkada serempak lalu.

Juru Bicara dari Panwaslu Kota Bekasi terkesan ragu menjawabnya. "Kira-kira mendukung Paslon nomor 1," demikian jawaban yang disampaikan pihak Panwaslu Kota Bekasi. Barulah setelah ditegur, pihak Panwaslu Kota Bekasi menjawabnya dengan tegas tanpa menggunakan kembali kata kira-kira, bahwa Rayendra Sukarmadji mendukung Paslon nomor 1.

Panwaslu Kota Bekasi juga menjelaskan dalam keterangan tertulis bahwa Sekda Kota Bekasi tersebut telah mendapat Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara  (KASN) Nomor: B-900/KASN/4/2018, tanggal 24 April 2018 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Drs Rayendra Sukarmadji, M.Si.

Suasana mulai mencair saat Ketua Majelis Hakim Aswanto meminta Kuasa Hukum Pihak Terkait Paslon nomor urut 1 untuk membacakan keterangan Pembelaannya. Iqbal Daut selaku Juru Bicara Tim Kuasa Hukum dari Pihat Terkait Paslon nomor urut 1 yang telah ditetapkan KPU Kota Bekasi sebagai Wali Kota Bekasi terpilih, Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih, dalam keterangan pembelaannya menyatakan Dalam Pokok Permohonannya bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak semua dalil Pemohon Paslon nomor urut 2, karena tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga patut untuk ditolak.

Tak hanya itu, Iqbal Daut juga mengatakan, Pemohon dalam Perihal Permohonannya, mengajukan Perkara Permohonan Pembatalan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2018. "Akan tetapi dalam Posita Permohonannya sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan atau dalil-dalil mengenai masalah selisih rekapitulasi hasil suara pemilihan akibat dari pengurangan atau penambahan suara yang tidak semestinya, sebagaimana opini dan asumsi-asumsi Pemohon dalam Posita Permohonannya. Tetapi Pemohon hanya mendalilkan sebagaimana Pokok Permohonannya hanya mengenai Penghitungan Suara yang menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tidak sesuai dengan penghitungan suara," papar Iqbal Daut.

Atas dasar tersebut, dengan tegas Iqbal Daut mengatakan tidak benar terkait dalil-dalil yang diajukan Pemohon, sehingga Pihak Terkait meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor. 120/PL.03.6-Kpts/3275/KPU-Kota/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018. "Juga menetapkan Rahmat Effendi sebagai Wali Kota Bekasi dan Tri Adhiyanto sebagai Wakil Wali Kota Bekasi periode 2018-2023," tegasnya. (Mulyono)

Berita pilihan

iklan12018090420_IMG-20180904-WA0015.jpg