Akhirnya, MK Tolak Gugatan Sengketa Hasil Pilkada Kota Bekasi

administrator 09 Agustus 2018 hukum
imgdetail2018080915560035.jpg

Advodkat Iqbal Daut SH Saat di Wawacarai di MK

Jakarta - Sidang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi akhirnya mencapai keputusan final. Pengucapan Putusan Nomor Perkara 27/PHP. KOT-XVI/2018 perihal gugatan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi, disampaikan Majelis Hakim Konstitusi di Ruang Sidang Utama, Lantai II, Mahkamah Konstitusi (MK) yang terletak di Jalan Merdeka Barat, No.6, Jakarta Pusat, Kamis (9/8).

Gugatan sengketa hasil Pilkada Kota Bekasi ini antara pemohon pasangan calon (Paslon)  Nur Supriyanto - Ady Firdaus dengan Termohon KPU Kota Bekasi. Nampak terlihat hadil mengikuti persidangan ini, yakni Iqbal Daut selaku Koordinator Tim Kuasa Hukum Rahmat Effendi Walikota Bekasi terpilih dan Tri Adhiyanto Wakil Walikota Bekasi terpilih, selaku Paslon nomor urut 1 pada Pilkada Kota Bekasi.

Sidang putusan ini dipimpin Hakim Ketua Anwar Usman, didampingi Hakim Anggota Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna.

Tepat pukul 13.25 WIB, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membacakan Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor : 27/PHP . KOT/ VII/ 2018. Dengan. Amar Putusan-nya, ia menyatakan Pokok Permohonan Pemohon Tidak Diterima.

Dalam pembacaan putusannya saat persidangan yang dihadiri secara lengkap oleh sembilan Hakim Konstitusi ini, Anwar Usman mengatakan bahwa Pemohon (a-quo) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dan menyatakan Pokok Perkara Permohonan Pemohon Tidak Diterima.

Sementara itu, Iqbal Daut selaku Koordinator Tim Kuasa Hukum Rahmat Effendi yang merupakan Wali Kota Bekasi terpilih dan Tri Adhiyanto yang merupakan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih (Paslon Nomor urut 1), selaku pihak terkait dalam keterangan persnya menyambut positif hasil putusan sidang ini. "Patut kami ucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya telah membukakan pintu hati dan nurani para Majelis Hakim Konstitusi yang secara lurus dan terang-benderang memutuskan menolak atau tidak menerima gugatan Pemohon Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Nomor Urut 2, Nur Supriyanto dan Ady Firdaus," ulas dia.

Dengan tidak diterimanya Gugatan Pokok Permohonan Pemohon tersebut, kata Iqbal, maka  Pasangan Calon  Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi,  Rahmat Effendi dan Tri Adhiyanto, adalah sah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih untuk memimpin pemerintahan Kota Bekasi Periode 2018-2023. Sejak awal kami selaku Tim Kuasa Hukum Rahmat Effendi dan Tri Adhiyanto, memang menilai Pokok Permohonan Pemohon dan Semua Dalil-dalil Pemohon Paslon Nomor urut 2,  tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara substansial sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. tentang Gugatan Sengketa Perselisihan Pilkada," papar Iqbal.

Tak hanya itu, Iqbal menegaskan, dengan dibacakan putusan yang telah disampaikan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pihaknya meyakini jadwal pelantikan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Terpilih tetap bisa dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018  sebagaimana yang telah menjadi agenda KPU.   (Mulyono)

Berita pilihan

iklan12018090420_IMG-20180904-WA0015.jpg