Komarudin: Cegah Pencemaran Kali Bekasi Jangan Sebatas Penutupan Pabrik Nakal

administrator 06 September 2018 politik
imgdetail2018090612360022.jpg

Anggota DPRD Kota Bekasi Komarudin

Bekasi Timur - Banyaknya keluhan masyarakat terkait dugaan pencenaran yang terjadi di Kali Bekasi mengundang keprihatinan sejumlah pihak. Bahkan, anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar, Komarudin, langsung melakukan penelusuran terhadap arus Kali Bekasi daei wilayah Pangkalan VI, Kelurahan Ciketingudik, Kecamatan Bantargebang, yang menjadi batas wilayah antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor.

Dalam melakukan penelusuran tersebut, Komarudin yang juga Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi ini berkesimpulan bahwa pencemaran Kali Bekasi berasal daei wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan bagian hulu Kali Bekasi. "Saya telusuri, dan ternyata gumpalan busa yang terbawa arus kali sudah terbawa dari Kabupaten Bogor," ulasnya, Selasa (4/9) sore.

Komarudin menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sudah sangat serius menangani permasalahan pencemaran Kali Bekasi. "Diantaranya dengan menutup pabrik atau perusahaan yang terbukti membuang limbah ke aliran Kali Bekasi, dan itu sudah dilaksanakan secara tegas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi," ungkapnya.

Namun Komarudin mengingatkan, upaya penanganan limbah di Kali Bekasi jangan sebatas menutup pabrik 'nakal'. "Penutupan pabrik tentunya akan menimbulkan dampak baru dalam aspek sosial, pasti akan menambah jumlah pengangguran. Ini harus jadi perhatian kita bersama," ulas Komarudin.

Komarudin lalu mengapresiasi upaya Pemkot Bekasi yang sangat konsens memberikan solusi dalam menangani masalah pencemaran sungai atau kali dengan menyiapkan perangkat regulasi, seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah, Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, dan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD). 

"Kota Bekasi juga sudah memiliki regulasi tentang ijin pengolahan limbah cair, dan di Kota Bekasi sudah ada perusahaan yang memiliki ijin untuk mengelola limbah cair ini. Jadi tidak ada alasan bagi perusahaan yang ada di Kota Bekasi untuk membuang limbahnya langsung ke kali atau sungai," imbuhnya.

Komarudin sepakat jika keberadaan regulasi ini harus didukung oleh pengawasan dan sikap tegas aparatur pemerintahan yang terkait. "Pemerintah daerah juga jangan sebatas menutup pabrik nakal, tapi harus memberikan solusi atau mengarahkan perusahaan untuk mengelola limbahnya kepada perusahaan yang sudah memiliki ijin mengolah limbah yang lebih efisien terhadap pengeluaran atau cost perusahaan," ujarnya.

Bukan hanya pemerintah, Komarudin juga mengajak kalangan masyarakat untuk ikut aktif mengawasi indikasi pencemaran kali yang terjadi. "Jika menemukan adabya indikasi pencemaran, masyarakat bisa menggunakan saluran aspirasi, bisa melalui lurah, camat, dinas atau Dewan, untuk menyampaikan temuannya. Masyarakat tidak boleh menutup langsung pabrik yang terbukti melakukan pencemaran, tapi masyarakat boleh bertindak menutup saluran pembuangan limbah yang ada di badan sungai yang mungkin dibuat oleh perusahaan nakal," pungkasnya. (Mulyono)

Berita pilihan

iklan12018090420_IMG-20180904-WA0015.jpg