Kartu Sehat Bukan Salah Satu Penyebab dari isu Defisit APBD Kota Bekasi

administrator 15 September 2018 daerah
imgdetail2018091522110053.jpg

Pasien Warga Kota Bekasi Gunakan Kartu Sehat

Bekasi Selatan - Pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi memastikan tidak ada pembengkakan anggaran untuk Program Kartu Sehat Berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) seperti yang dituding beberapa kalangan. Setiap proses pencairan klaim untuk pembayaran kepada pihak rumah sakit sudah melalui tahap verifikasi yang ketat oleh verifikator independen yang mana verifikator tersebut berlatar belakang kesehatan yang tersertifikat tenaga ahli.

Seperti ramai diberitakan, bebebapa pihak menuding program Kartu Sehat Berbasis NIK memberikan kontribusi terhadap terjadinya dugaan defisit pada APBD Kota Bekasi tahun 2018. Alasannya, anggaran yang terkucurkan untuk program jaminan pelayanan kesehatan ini dinilai terlalu membengkak.

Melalui wawancara dengan bekasicenter.com belum lama ini, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinkes Kota Bekasi Tanti Rohilawati, menjelaskan pelaksanaan program Kartu Sehat ini secara teknis melalui beberapa tahapan, yang dimulai dari pengajuan tagihan lalu diterima tim pelaksana, dan berlanjut ke verifikator independen. "Tim verifikator independen yang berjumlah 10 orang ini bertugas melakukan verifikasi layak atau tidaknya untuk dibayarkan terhadap proses klaim pembayaran yang diajukan pihak rumah sakit yang melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pengguna Kartu Sehat, setelah itu baru dikeluarkan melalui PPK, SKPD, DPKAD, untuk dapat dibayarkan ke rekening sesuai dengan hasil verifikasi dan pengajuan klaim rumah sakit yang telah terverifikasi oleh tim verfikator independen." ulasnya.

"Tidak semua tagihan yang diajukan pihak rumah sakit dapat dibayarkan secara keseluruhan, jika setelah dilakukan verifikasi ternyata ada yang tidak layak untuk dibayar. Sehingga anggaran yang dibayarkan benar-benar efisien, sesuai untuk kebutuhan pasien yang berobat," papar Tanti.

Ketika disinggung soal penyerapan anggaran yang sudah terealisasi untuk program Karru Sehat, Tanti menyebutkan, terhitung hingga Juni 2018, anggaran yang sudah terserap sekitar Rp 156 miliar dari rencana anggaran sebesar kurang lebih Rp. 250 miliar sampai Rp. 300 miliar yang disiapkan. "Artinya masih ada sisa anggaran yang belum terserap untuk penggunaan program Kartu Sehat ini. Paling nanti untuk APBD Perubahan kita cuma mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar saja," paparnya.

Berdasarkan rincian tersebut, Tanti memastikan tidak ada pembengkakan anggaran untuk program Kartu Sehat Berbasis NIK. "Semua penyerapan sudah sesuai perencanaan, dan kita juga sudah lakukan efisiensi secara maksimal," tegasnya.

 

Statemen Ngawur

Terpisah, Ketua Indonesia Fight Corruption Intan Sari Geny menganggap pernyataan yang dilontarkan pihak-pihak yang menuding program Kartu Sehat Berbasis NIK merupakan pemborosan anggaran sebagai statemen yang ngawur. "Apalagi sampai dibilang program Karru Sehat salah satu penyebab defisit, ini sangat ngawur," Kartu Sehat Bukan salah satu penyebab dari isu defisit APBD Kota Bekasi karena anggaran yang diperuntukan di bidang kesehatan khususnya KS murni direalisasikan untuk masyarakat kota bekasi. Kita sangat berharap agar KS tetap ada untuk masyarakat Kota Bekasi ,,,ungkapnya, Sabtu (15/9) sore.

Intan mengingatkan kepada semua pihak agar tidak terburu-buru mengasumsikan terjadi defisit pada APBD Kota Bekasi 2018. "Yang menentukan terjadinya defisit adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan belum waktunya menyatakan adanya defisit karena Tahun Anggaran masih berjalan," tandasnya.

Intan lalu mengajak semua pihak agar berfikir jernih serta mencari solusi untuk mendongkrak hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mencapai atau bahkan melebihi target. "Terjadinya defisit yang jelas karena tidak tercapainya target PAD untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Jika target PAD sudah sesuai dengan target yang direncanakan, saya yakin tidak akan terjadi defisit, karena antara anggaran belanja dengan pendapatan akan sesuai," katanya.

Terkait program Kartu Sehat, Intan optimistis program pelayanan kesehatan ini sudah sangat memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Bekasi. "Program ini merupakan jawaban terhadap jaminan kesehatan yang menjadi kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Jika program ini dihentikan, saya kuatir banyak masyarakat yang akan menggugat pihak-pihak yang mencoba menghentikan program ini," pungkasnya. (Mulyono)

Berita pilihan

iklan12018090420_IMG-20180904-WA0015.jpg