Dinilai Tidak Independen, Uji Kelayakan dan Kepatutan KPU Dipertanyakan

administrator 08 Oktober 2018 politik
imgdetail2018100818330050.jpg

 

Bandung - Setelah Peserta Seleksi Fit And Proper Test (FPT) atau Uji Kelayakan dan Kepatutan KPU Jawa Barat diubah KPU RI dan sudah masuk gugatan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) serta PTUN, kali ini KPU RI melakukan hal serupa.

Tak tanggung-tanggung peserta seleksi FPT untuk 16 KPU Kabupaten dan Kota bernomor 06/PP.06-Pu/32/Timsel.Kab-Kota/VIII/2018 ini, lantas diubah dengan modus sama melalui surat perintah dengan nomor 1174/PP.06-SD/05/KPU/X/2018 kepada timsel dan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan FPT.

Sebagai salah satu instrumen penyelenggara pentas demokrasi kontestasi di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), nampaknya sudah dibajak oleh para elit politik untuk kepentingan kubu-kubu yang memperebutkan suara rakyat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2019 mendatang

Hal tersebut terlihat dengan gugurnya sejumlah nama para calon anggota KPU di Kabupaten/Kota Jawa Barat yang sudah masuk 10 besar dengan alasan evaluasi mendadak pada putusan yang dikeluarkan oleh KPU RI.

Dengan keputusannya merubah hasil 10 besar yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Tim Seleksi, KPU RI harus menjelaskan serta mengumumkan kepada publik secara transparan terkait poin-poin yang menjadi dasar koreksi perubahan tersebut.

"Jika KPU RI tidak mampu mengakhiri polemik intervensi yang telah mencederai kepercayaan masyarakat, ada baiknya seluruh Komisionernya mundur dari jabatannya secepat mungkin," ungkap Novarel S Juhri dari Aliansi Warga Jabar Peduli, Senin (8/10).

Masyarakat pun, kata Varel, menilai bahwa KPU RI sudah kehilangan jati diri serta diragukan independensinya. Tak hanya itu, perubahan nama-nama calon 10 besar tersebut dianggap kepanjangan tangan dari para elit politik yang bisa saja membawa Negara Indonesia kembali menganut sistem otoriter.

"Bahkan KPU RI dinilai sudah mempersiapkan skenario tertentu dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden 17 April 2019 nanti," imbuhanya.

Oleh karena itu, Varel mengingatkan, pengawasan terhadap proses pelaksanaan Pemilu 2019 dirasa sangat perlu dilakukan oleh segenap masyarakat Indonesia bersama dengan seluruh elemen pengawal demokrasi seperti; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Organisasi Kemahasiswaan serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Mengingat Jawa Barat memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap terbanyak di Indonesia, penyelenggaraan pemilu yang baik, kredibel dan berkualitas dapat pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di jawa Barat dapat berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Selamat kepada KPU RI yang telah mempertontonkan pelaksanaan Tahapan Rekruitmen secara tidak baik dan jauh dari kata profesional di hadapan seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya. (Mulyono)

Berita pilihan

iklan12018090420_IMG-20180904-WA0015.jpg