Regulasi Pendapatan Daerah, Fraksi Golkar Ungkap Perlu Revisi Perda Pajak dan Retribusi

administrator 14 Oktober 2018 daerah
imgdetail2018101415260017.jpg

Anggota DPRD Fraksi Golkar Itu Huryati ( kiri ) Maryadi ( kanan ) 

Bekasi Timur - Fraksi Golkar di DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah untuk mencari strategi pengolahan keuangan daerah, terutama terkait sektor pendapatan. Evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan sektor pajak dan retribusi dianggap perlu dilakukan karena dinilai sudah tidak relevan.

Seperti yang ditegaskan Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi Maryadi, ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah yang dinilai tidak relevan lagi digunakan saat ini. "Kami dari Fraksi Golkar mendorong emua regulasi atau aturan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi harus dievaluasi karena tidak relevan lagi, salah satu contoh adalah terkait retribusi parkir," tegas Maryadi saat diajak berbincang, Jumat (12/10).

Maryadi berharap dengan adanya revisi Perda ini akan mampu mendongkrak hasil progres pendapatan daerah Kota Bekasi. "Yang jelas revisi Perda nanti harus menyesuaikan kondisi riil saat ini, sehingga pihak eksekutif bisa semakin tegas dalam menjalankan tugasnya sesuai payung hukum yang berlaku," ungkapnya.

Begitu juga, kata Maryadi, masyarakat juga memahami tentang kewajiban mereka sebagai warga Kota Bekasi yang taat untuk membayar pajak dan retribusi. "Makanya harus ada regulasi yang update dan sesuai dengan kondisi dan perkembangan wilayah saat ini," ujarnya.

Harapan yang disampaikan Maryadi ini nampaknya terjawab dengan terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) 27 DPRD Kota Bekasi yang akan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang baru, terkait pajak dan retribusi. Hal ini dibenarkan Wakil Ketua Pansus 27, Uri Huryati.

Selain untuk mendongkrak potensi pendapatan daerah, Uri menjelaskan maksud dan tujuan dari rancangan perubahan Perda ini untuk menertibkan beberapa sektor retribusi yang masih tumpang-tindih. "Ada masyarakat yang mengeluh karena dirinya harus membayar retribusi yang dobel untuk satu objek," ujar Uri yang berasal dari Fraksi Golkar ini.

Uri meyakini perubahan regulasi tentang pajak dan retribusi ini akan menyesuaikan kondisi dan perkembangan wilayah Kota Bekasi saat ini. "Kami baru memulai pembahasan, dan semoga hasilnya nanti bisa sesuai harapan kita bersama," pungkasnya. (Mulyono)

Berita pilihan

iklan12018090420_IMG-20180904-WA0015.jpg