Kupas Tuntas Fee 2 Persen, IFC Ajukan Pemeriksaan Pra Peradilan KPK

administrator 07 November 2018 hukum
imgdetail2018110712202900.jpg

Ketua IFC Intan Sari Geny Mendaftarkan Gugatan Pra Peradilan di Pegadilan Jakarta Selatan

Bekasi Selatan - Ketua Indonesia Fight Corruption (IFC) Intan Sari Geny mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (2/11). Maksud kedatangan pimpinan organisasi penggiat anti korupsi ini untuk mengajukan Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Adapun permohonan ini terkait penghentian penyidikan perkara korupsi atau dugaan penerimaan fee dari rekanan oleh Wali Kota Bekasi yang saat itu dijabat Mochtar Mohamad yang selanjutnya sebagian diberikan kepada beberapa anggota DPRD Kota Bekasi pada tahun 2010.

Kota Bekasi yang disebut kota patriot mempunyai  sejarah kelam  pada tahun 2010, dimana Wali Kota nya (pada saat itu Mochtar Mohammad) harus masuk bui atas kasus korupsi dan melibatkan sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, antara lain Lilik Haryoso (PDIP), H Tumai (PDIP), Muhammad Said (PPP), Choirumon J Putro (PKS) dan Sutrsno (PKS) saat ini duduk di DPR-RI.

Berdasarkan amar putusan terbukti bahwa Mochtar Mohammad secara bersama-sama terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Namun, ke lima anggota dewan terhormat penerima suap sebagai konpensasi dari wali kota sampai saat ini tidak tersentuh hukum.

“Tidak adil kalau hanya pemberi yang menjalani hukuman. Sementara penerima tidak tersentuh hukum," ujar Metua IFC Intan Sari Geny, Rabu (07/11).

Katanya, selain berdasarkan putusan pengadilan keterlibatan ke lima anggota dewan tersebut dikuatkan oleh rekontruksi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Villa 200, Kelurahan Margajaya Kota Bekasi.

“Jalur pra peradilan ini tidak ada kaitannnya dengan politik, ini murni demi penegakan hukum dan keadilan”, ungkap Intan.

Seperti diketahui Berdasarkan hasil rekonstruksi KPK di Villa 200 dinyatakan ke-5 anggota DPRD Kota Bekasi yaitu, Tumai (PDIP), sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi, Lilik Haryoso (PDIP), Chairoman J Pitro (PKS), Muhamad Said (PPP) dan Sutriyono (PKS) yang kini menjabat sebagai Direktur Migas milik BUMD Kota Bekasi yang ketika itu merupakan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD). Mulyono

Berita pilihan

iklan12018090420_IMG-20180904-WA0015.jpg